SBY yang tak terima diseret dalam persidangan kasus tersebut langsung memberikan reaksi keras. Presiden ke-6 Indonesia itu menilai penyadapan ini merupakan pelanggaran hukum pada mantan presiden.
" Penyadapan ilegal ini kejahatan serius di negara mana pun juga. Saya ingin mencari keadilan, " kata SBY saat menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).
SBY mengatakan, penyadapan demi kepentingan politik dan dilakukan dengan ilegal merupakan kejahatan yang sangat serius. Dia pun meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengusut dugaan penyadapan tersebut.
" Saya mohon kepada negara mengusut siapa yang menyadap. Ada KPK, Polri, BIN dan BAIS TNI. Itu institusi negara yang punya kemampuan untuk menyadap, " kata SBY.
Presiden Jokowi mengaku malah heran lantaran bola panas kasus dugaan penistaan agama dilakukan Ahok kembali diarahkan ke pemerintahannya. Padahal, kasus yang melibatkan Ahok tidak ada hubungannya dengan pemerintahannya.
" Gini lho saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan itu isunya di pengadilan lho ya. Dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya pak Pak Ahok dan pak Ahok, iya ndak? iya kan. Lah kok barangnya dikirim ke saya. Iya? Iya nggak ada hubungannya, " kata Jokowi sembari tertawa usai membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di JCC, Kamis (2/2).
PDIP ikut bereaksi terhadap tudingan SBY itu. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai SBY terbawa perasaan soal isu penyadapan yang dilakukan kubu Ahok. Sebab, menurutnya, pernyataan kubu Ahok membantah transkrip rekaman antara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin didapat dengan cara menyadap.
" Beliau juga tidak mejelaskan siapa yamg menyadap itu nah jadi ini kalau menurut saya adalah bentuk dari terlalu bawa perasaan (baper), " kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).
Masinton menegaskan sikap SBY ini tidak pantas diperlihatkan ke publik. SBY, kata Masinton, terlalu mendramatisir situasi dengan menganggap dirinya sebagai korban fitnah.
" Terus juga seakan-akan disadap dan kemudian ini juga bentuk politiknya semacam dramatisasi 'korfit'. Korban fitnah. Ada dramatisasi seakan-akan sebagai korban fitnah dan juga sesungguhnya tidak etis disampaikan presiden ke enam, " tegasnya.
Anggota Komisi III DPR ini menyarankan SBY untuk tidak melempar isu yang dapat membuat kegaduhan publik.
" Seharusnya bangsa ini diberi tenang tidak dikisruhkan dengan isu-isu yamg menurut saya pribadi isunya sangat pribadi, privat, " pungkasnya.
Sumber : Merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar